Jakarta – bhayangkaranews24.id, Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Cak OFi, menyampaikan sikap tegas terkait dinamika politik nasional yang belakangan diwarnai isu ajakan makar terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya, Cak OFi secara terbuka mengecam keras segala bentuk ajakan yang mengarah pada upaya menggulingkan pemerintahan yang sah. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak hanya melanggar konstitusi, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas bangsa di tengah situasi global yang tidak menentu.
“Sebagai Ketua Umum BKN, saya mengecam keras siapa pun yang mengajak makar atau upaya menggulingkan pemerintahan yang sah. Ini bukan hanya persoalan politik, tapi menyangkut keutuhan negara,” tegas Cak OFi.
Pernyataan ini juga merespons dugaan pernyataan dari Saiful Muzani yang dinilai mengarah pada narasi provokatif. Meski demikian, Cak OFi mengingatkan bahwa setiap kritik terhadap pemerintah tetap diperbolehkan dalam sistem demokrasi, selama disampaikan secara konstruktif dan bertanggung jawab.
Menurutnya, kritik adalah bagian penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, terlebih dalam menghadapi tantangan geopolitik global yang kompleks. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi provokasi yang dapat memecah belah masyarakat.
“Kritik itu boleh, bahkan perlu, dalam rangka perbaikan. Apalagi saat ini kita menghadapi dinamika geopolitik dunia yang tidak sederhana. Tapi jangan sampai kritik berubah menjadi ajakan makar,” lanjutnya.
Cak OFi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Ia menilai bahwa saat ini bangsa Indonesia membutuhkan soliditas untuk menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Dalam perspektif keislaman Ahlussunnah wal Jama’ah, sikap menjaga stabilitas dan menghindari kekacauan (fitnah) sejalan dengan prinsip yang ditegaskan para ulama klasik. Dalam kitab Ihya’ Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa menjaga ketertiban sosial dan mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada kepentingan kelompok tertentu.
Senada dengan itu, dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin yang sah merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan umum, selama tidak memerintahkan kemaksiatan.
Dengan pernyataan ini, BKN menegaskan posisinya sebagai organisasi yang mendukung stabilitas nasional, demokrasi yang sehat, serta kritik yang membangun demi kemajuan Indonesia.
(AM-212)
