MEDAN — bhayangkaranews24 Komisi Informasi Provinsi Sumatra Utara (KIP Sumut) resmi membacakan dan menetapkan amar putusan penting dalam register perkara Nomor: 12/PTS/KIP-SU/VI/2026 yang melibatkan pemohon informasi publik melawan Sekretaris Daerah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Putusan ini menjadi salah satu acuan tonggak penting dalam penegakan keterbukaan informasi di daerah, sekaligus menguji komitmen badan publik dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Komitmen Transparansi dan Hak Publik
Sidang putusan yang digelar di Kantor KIP Sumatra Utara tersebut dipimpin oleh majelis komisioner setelah melalui serangkaian proses persidangan ajudikasi nonlitigasi yang cukup panjang. Sengketa bermula dari keengganan atau belum dipenuhinya permohonan informasi publik secara transparan oleh pihak Sekretariat Daerah terkait dokumen atau data yang diminta oleh pemohon.
Dalam pertimbangannya, majelis komisioner menekankan bahwa setiap badan publik, termasuk Sekretariat Daerah sebagai instansi strategis pengelola administrasi pemerintahan, wajib menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabilitas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (good governance).
“Informasi yang dikelola dengan transparan dan keterbukaan bukan hanya hak konstitusional warga negara, melainkan instrumen penting untuk merawat kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi pemerintahan daerah,” ujar salah satu perwakilan majelis dalam pokok-pokok putusannya.
Poin Penting Putusan Nomor 12/PTS/KIP-SU/VI/2026
Berdasarkan amar putusan yang dikeluarkan pada Juni 2026 tersebut, KIP Sumut secara garis besar memutuskan untuk:
1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian atau seluruhnya (menyesuaikan dengan dokumen yang disengketakan), dengan menyatakan bahwa informasi yang diminta merupakan kategori informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
2 Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku pimpinan PPID di instansi terkait untuk segera menyerahkan atau membuka akses informasi yang dimohonkan kepada pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3 Mengingatkan badan publik agar lebih tertib administrasi serta kooperatif dalam merespons setiap permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan sesuai mekanisme prosedur UU KIP.
Menanti Tindak Lanjut Badan Publik
Dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 12/PTS/KIP-SU/VI/2026 ini, pihak Sekretaris Daerah selaku termohon memiliki waktu sesuai ketentuan perundang-undangan untuk melaksanakan isi putusan atau mengajukan keberatan (gugatan) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila terdapat pertimbangan hukum yang dinilai tidak sesuai.
KIP Sumut berharap putusan ini dapat menjadi instrumen korektif sekaligus pengingat bagi seluruh sekretariat daerah dan badan publik lainnya di wilayah Sumatra Utara agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat atas informasi publik yang transparan dan akuntabel.(MD)
