Kabupaten Tasikmalaya , bhayangkara news24 id ,
Berdasarkan pada informasi dari warga dan orangtua siswa yang tidak mau disebutkan namanya,manajemen SMA Negeri 1 Jamanis dan pihak komite diduga telah melakukan pungutan sebesar Rp.200.000 per siswa untuk angkatan 2025/2026 dan untuk angkatan tahun 2024/2025 dipungut Rp.100.000 dan atau seharga satu dus keramik untuk pembangunan mesjid.
Menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya,membenarkan adanya pungutan tersebut,dan kami selaku orang tua siswa pun merasa keberatan dengan adanya pungutan itu ungkapnya.
Dan menurut sumber,batas waktu pembayaran untuk pembangunan masjid sebesar Rp 200.000 adalah pada bulan November ucapnya.
Senin 16 November 2026 sekitar jam 12.10,kami berusaha untuk menemui kepala sekolah dan humas,akan tetapi guru piket menjelaskan bahwa kepala sekolah lagi dinas luar sedangkan humas istrinya lagi melahirkan ucap guru piket.
Tak sampai disitu,kami pun berusaha mencari keterangan dengan melakukan panggilan via WhatsApp,akan tetapi tidak ada respon dari pihak HUMAS SMA Negeri 1 Jamanis.
Akhirnya kami menghubungi ketua komite,dan ketika ditanya terkait pungutan tersebut, Utang ketua komite menjawab terkait masalah itu dilakukan oleh paguyuban jawabnya Sembari Bicara sebentar saya lagi Rapat dikecamatan dan dalih suara Percakapan terputus putus ketua komite pun Sambil menutup teleponnya.
Pada tanggal 18 November 2026 kami awak media berusaha untuk menemui kepala sekolah ataupun humas guna mendapatkan keterangan,akan tetapi hasilnya sama dengan hari sebelumya,kepala sekolah dan humas tidak ada dikantor.
Menurut guru piket beliau sedang dinas luar dan humas istrinya lagi melahirkan terangnya.
Berdasarkan PERMENDIKBUD NO 75 tahun 2016 pasal 12 yaitu Larangan Utama (Pasal 12 Permendikbud 75/2016):•
. Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tuanya.
• Dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, atau pakaian seragam.
• Dilarang melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan sekolah.
• Dilarang menerima dana dari perusahaan rokok, industri minuman keras, atau partai politik.
Juga dalam peraturan lainnya juga dijelaskan diantaranya:
Larangan dan pengaturan terkait pungutan biaya pendidikan (yang kerap disorot sebagai pungutan liar atau pungli) di sekolah diatur dalam beberapa Peraturan Menteri Pendidikan, antara lain:
• Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah/pemda dilarang memungut biaya investasi dan operasi yang dananya telah dialokasikan melalui APBN/APBD (termasuk BOS). Adapun
• Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Aturan ini membedakan pungutan (wajib, mengikat, ditentukan nominal dan waktunya) dan sumbangan secara (sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, tidak ditentukan nominal dan waktunya oleh sekolah).
Sampai berita ini di terbitkan,belum ada keterangan resmi dari pihak kepala sekolah ,baik dari Kepala Sekolah,Wakasek Kesiswaan ataupun dari humas SMA Negeri 1 Jamanis.
Ade haryanto/ red



