Langsa Bhayangkaranews24.id dugaan berahlak Mafia kepada oknum TAPD aceh timur merupakan suatu gaya bahasa perumpamaan yang tidak punya hati perikemanusiaan dan perikeadilan dikarenakan ASN sampai sekarang tenaganya dan pengabdiannya kepada pemerintah daerah Aceh timur tidak pernah dihargai dengan ditandai tunjangan kinerja dari penghasilan diluar gaji ASN sendiri itu belum juga dicairkan dari bulan mai s/d september 2023 bahkan uang tukin 50% yang diperintahkan oleh menteri keuangan republik indonesia belum juga dicairkan dan perlu diketahui ASN aceh timur gaji pokok ASN mereka sudah digadaikan ke Bank aceh tentulah sudah tidak utuh lagi yang mereka peroleh makanya dengan diberikan tunjangan kinerja tersebut ASN bisa menghidupkan ekonomi keluarganya.
Disisi lain seorang tokoh pemerhati rakyat miskin yang tidak mau di sebutkan namanya karena mengingat sesuatu hal yang tidak di inginkan dikemudian harinya, beliau mengatakan
“kalau bisa janganlah dipermainkan hak seseorang apa lagi hak tersebut dibalut dengan peraturan pusat segiogiyanya Oknum pejabat TAPD mempunyai akal dan perasaan yang sehat tentunya hal tersebut di indahkan sebagai perintah atasan kepada bawahan yang lebih tinggi bukanya di persulit nasib ASN yang ada di aceh timur dan bukankah untuk menjadi seorang oknum pejabat khususnya menjadi Tim TAPD harus mempunyai akal dan pikiran sehat kalau tidak hancurlah negri ini dan jujur saja saya mulai ada dugaan kecurigaan kepada Tim pengatur keuangan daerah kabupaten aceh timur ini. apakah keuangan daerahnya ada dugaan di otak-otik atau ada Mafia anggaran di tubuh tim TAPD soalnya buat acara olah raga sama bantu kantor vertikal yang berdiri dikabupaten aceh timur ada anggarannya namun untuk bayar tunjangan kinerja ASN saja ditunda-tunda bahkan tunjangan 50% pun seakan-akan ada dugaan mau dilenyapkan ujarnya dan beliau menambahkan, “kalau bisa berita ini tolong di Viralkan ujarnya kepada awak media Bhayangkaranews24.id agar KPK segera turun dan periksa berapa sudah kerugian negara yang diperlakukan oleh pemerintah aceh timur dan bukan lagi hitungan puluhan meliyaran bahkan kalau di gabungkan dengan Gaji dokter PTT dan Bidan PTT yang belum dibayar pada tahun 2017 selama lebih kurang 14 bulan untuk 430 tenaga dokter PTT dan Bidan PTT kalau diperhitungkan lebih kurang mencapai puluhan meliyar kerugian negara dengan jasa tukin ASN yang tidak dibayar selama 5 bulan dan 50% pun tunjangan yang diperintahkan sama menteri keuangan harus dibayarkan juga belum dicairkan kepada seluruh ASN di pemerintah kabupaten aceh timur. beliau menyambungkan kembali, “kalau bisa DPR RI, DPD, Presiden RI berserta mentri-mentri Yang terkait masalah ini jadi tau semua tentang perilaku pejabat di Pemerintahan kabupaten Aceh timur. kalau bisa KPK Segera Turun dan Periksa TIM TAPD kabupaten aceh timur. kalau perlu KPK minta pengawalan Aparat kalau dirinya tidak punya nyali untuk menegakkan kebenaran. tutupnya(25/10/2023) zul.
