Mandailing Natal. [bhayangkaranews24.id] -Dikutip dari berbagai media banyak kasus peredaran dugaan pungli di jajaran Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal (Madina)
Dinas Pendidikan Madina semakin tak terkendali menimbulkan jeritan hati yang sangat dalam dirasakan oleh masing masing oknum oknum kepala sekolah,
persoalannya mereka sudah selalu terbebani biaya yang tidak jelas diperuntukannya dan tidak dapat terbantahkan.
Ironisnya, Baru berselang beberapa hari yang lalu Kepala Sekolah dan para Guru-guru se Kabupaten Mandailing Natal mengikuti pelaksanakan Kegiatan Bimtek Workshop Smart teaching berbasis Belajar Merdeka, kini datang lagi Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Perencanaan Berbasis Data dan Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dari Mitra Manajemen Bangsa (MMB) yang akan dilaksanakan selam 3 hari yaitu pada hari Senin-Rabu tgl 07-09 Oktober 2024 di Kota Medan.
Dari hasil pantauan dan informasi yang di kumpulkan awak media bhayangkaranews24.id lembaga Pendidikan terkhusus para Kepala Sekolah kembali terkejut dan merasakan terheran-heran dengan kedatangan selebaran surat undangan dari sebuah lembaga untuk melaksanakan Bimtek berikutnya,
“yang lebih membuat kita terheran heran adalah besaran biaya bimtek tersebut di paksakan setiap peserta nya di bebankan biaya sebesar Rp. 3.500.000.” Ucap salah seorang peserta rapat di kantor Korwil XVI Natal pada hari Kamis (03/10),
“peserta sudah ditentukan oleh pihak tertentu, di mana jumlah peserta setiap sekolah setorannya berpariasi, berbeda satu dengan yang lain, ada yang satu orang peserta per Sekolah, ada yang dua dan tiga orang tergantung dari banyaknya jumlah murid di sekolah tersebut.
Pelaksanaan bimtek tersebut akan dilaksanakan di medan dengan bertempat di 3 hotel yang sudah tertera di undangan.
Undangannya yang di layangkan oleh lembaga dengan Kop surat Mitra Manajemen Bangsa tersebut sepertinya sudah mematok berapa orang peserta yang akan mengikuti Bimtek ini.
Menurut salah seorang Peserta yang hadir rapat di kantor Korwil Natal,,, seperti nya tidak ada ruang bagi Kepala Sekolah untuk menolak program ini, “Mau tidak mau harus berangkat”.
Bahkan dalam rapat itu ada di sebutkan oleh pihak Korwil “akan melobi” Pihak penyelenggara kegiatan, “kalau bisa sekolah hanya akan membayar uang akomodasi transportasi sesuai kuota yang ada tetapi hanya mengutus satu orang peserta saja per sekolah.
Ini dimaksudkan agar mempermurah biaya transportasi yg akan di berikan kepada peserta.
Kepsek juga sangat menyayangkan adanya program BIMTEK ke BIMTEK.
Karena mereka menilai lebih baik anggaran tersebut di anggarkan untuk hal-hal yang lebih substansial keperluan di sekolah,
“Bayangkan saja,,, mana yang lebih urgen antara bimtek atau perbaikan Meubilher Sekolah atau pun pembelian kebutuhan buku siswa”. Papar narasumber yang tidak ingin di sebutkan namanya.
Selain itu ada ke-khawatiran dari pihak Sekolah bila bimtek ini nanti nya akan menjadi temuan dari lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kami juga yang akan menanggung nya, sebab program ini belum ada tertampung di ARKAS Sekolah,
ditambah lagi sampai saat ini Sekolah-sekolah masih disibukkan harus terus mengirimkan data pendukung atas temuan BPK dari penyelenggaraan kegiatan tes IQ yg dilaksanakan tahun yang sudah berlalu.
Dari biaya yang akan di keluarkan dari dua bimtek yang berdekatan waktu nya, setiap Sekolah harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 6.5 juta s/d Rp. 15 juta rupiah persekolah.
Dan semua nya harus dibayarkan di saat setelah pencairan Dana BOS triwulan ke 4 ini. Ungkap sumber.
Hingga berita ini di terbitkan belum ada jawaban dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal sementara selaku Manager BOS Dinas Pendidikan Madina terkesan menutup diri dan tidak bersedia di Konfirmasi.
(Rajasobu)
