Kepsek dan Guru pengajar dari Mandailing Natal peserta Bimtek sedang mengikuti acara Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Perencanaan Berbasis Data dan Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Mitra Manajemen Bangsa (MMB) pada hari selasa (08/10) di Hotel Antares Medan
Mandailing Natal. [bhayangkaranews24.id] -Pantauan awak media adanya modus dugaan pungli yang beredar dikalangan Dinas Pendidikan kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara sudah sangat memprihatinkan diharapkan menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Ber-aneka ragam modus pungli dan sudah menjadi rahasia umum di kalangan dinas Pendidikan Kab Madina diantaranya ada dugaan Pengutipan uang workshop atau Bimtek apalagi saat ini kasus yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat tentang kasus dugaan pungli atau suap menyuap pemulusan kelulusan pengangkatan P3K yang prosesnya masih berjalan di Aparat Penegak Hukum (APH)
Acara Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Perencanaan Berbasis Data dan Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Mitra Manajemen Bangsa (MMB) di Medan (07-09/10/2024 peserta dari Kab Mandailing Natal
Selain itu, Dinas Pendidikan semakin menggila saja tidak memperdulikan kritikan datang nya dari berbagai media dan keluhan dari Kepala Sekolah seakan mereka memakai istilah lama “Biarkan Anjing Menggonggong Kafilah tetap berlalu” Istilah inilah melekat di hati pemimpin atau penguasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Faktanya, Baru baru ini ditemukan dilapangan yang lagi marak dugaan praktek pungli dengan modus gaya baru Workshop berbasis Belajar Merdeka kegiatan itu dilaksanakan di masing masing Kecamatan,
Pada kegiatan itu juga setiap sekolah menghadirkan minimal 2 peserta Kepala Sekolah dan Guru pengajar dan dibebankan biaya Rp.1.000.000.- /peserta, x 469 SDN/SMPN se-Kab Madina maka dana sudah terkuras dana BOS sebesar Rp.1 milar lebih sebab jumlah peserta dari sekolah sipatnya bervariasi tergantung dari banyaknya jumlah murid di sekolah tersebut minimal persekolah menghadirkan 2 peserta hingga 5 peserra, kegiatan ini di ikuti oleh SDN dan SMPN se Kab- Madina
Baru berselang beberapa hari Kepsek kembali menerima Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Perencanaan Berbasis Data dan Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dari Mitra Manajemen Bangsa (MMB) yang akan dilaksanakan di Kota Medan selama 3 hari, kegiatan tersebut diadakan di Hotel Danau Toba, Hotel Antares dan Hotel Madani sesuai yang tertera di surat undangan Mitra Manajemen Bangsa.
Pada kegiatan Bimtek kali setiap Sekolah SDN/SMPN wajib membayar Rp.3,5 jt/peserta dan setiap sekolah terbebani biaya Bimtek minimal 7 jt hingga mencapai 15 jt/sekolah,
Dikutip dari data Dinas Pendidikan Kab-Madina sekolah SDN sebanyak 392 dan SMPN sebanyak 77 sekolah maka SDN dan SMPN se Kab Madina bila di jumlahkan sebanyak 469 sekolah, bila setiap sekolah menghadirkan minimal 2 peserta dikalikan Rp. 3,5 jt/peserta maka dana sudah terkuras minimal sebanyak Rp. 3.283 Miliar jumlah peserta yang harus mengikuti kegiatan sudah di tentukan oleh pihak Panitia pelaksana Bimtek, belum lagi dana akomodasi keberangkatan peserta maka Kepala sekolah pening 7 keliling menghitung dana yang akan dikeluarkan dari dan BOS yang tidak jelas peruntukannya,
Salah seorang sumber kami yang tidak ingin di tuliskan namanya mengatakan,, bayangkan saja Pak, mana lebih penting dana BOS dikeluarkan untuk perbaikan moubilher dan pembelian buku belajar siswa di sekolah ketimbang biaya Bimtek sementara BIMTEK ini tdk tertampung di ARKAS sekolah, nah bila nantinya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kami juga Pak yang di repotkan tidak akan ada dari Dinas Pendidikan tingkat II yang mau bertanggung jawab, contoh nya sudah terjadi adanya temuan BPK tentang kegiatan tes IQ itu juga program dari tingkat II nah sudah menjadi temuan BPK kami juga yang di repotkan. Tolonglah rekan rekan Media maupun Aktivis selaku Mitra bantu kami untuk melaporkan ini ke pihak yang dapat mengatasi masalah ini harap sumber.
Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM-GEMPUR) DPC Kab Madina sudah sejak awal mengikuti, mengamati dan melakukan monitoring ke masing masing Kepala Sekolah dengan mengumpulkan data data pendukung dan setelah dianalisa adanya dugaan pungli bermodus Bimtek mengingat dana tersebut di anggarkan melalui dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) artinya masih menggunakan uang Negara, selaku Ketua DPC LSM GEMPUR Kab Madina M. Sobirin Sitompul,S.Sos telah merangkum semua data membuat suatu bundelan data data dan akan melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi menembuskan surat Dumas sampai ke Kajagung, Kapolri dan Kemendikbud di jakarta mengingat uang negara sudah tersedot miliaran rupiah yang diduga kegunaan yang tersebut tidak jelas peruntukannya, papar Sobirin.
Hingga berita ini di terbitkan kegiatan sudah berlangsung selama 2 hari di 3 hotel yang berada di kota medan dan pihak awak media sudah menghubungi plt Kepala Dinas Pendidikan maupun manager BOS Dinas Pendidikan Kab Madina belum ada yang berkenan memberikan penjelasan,
(Tim-Red)
