Simalungun Sumut.15-01-2026 https://bhayangkaranews 24,id/,Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kabupaten Simalungun mengeluarkan anggaran proyek rehabilitasi jaringan irigasi di desa lokkung raya /dusun 04 sambual ,desa Raya Bayu, kecamatan Raya, yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025,kini menjadi sorotan tajam,dan memicu kemarahan publik.
Proyek ini bernilai Rp,(588,926,000),Lima ratus delapan pulu delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah yang di kerjakan oleh rekanan CV Cintia Putri, proyek tersebut (Diduga kuat pengerjaan asal jadi dan penyalah guanaan anggaran (markap), menyusul temuan keretakan panjang dan kebocoran pada Ding Ding bangunan tembok tanggul irigasi,meski usia bangunan tersebut masih dini sekitaran lebih kurang 4 bulan.
Pantawan tim imfestigas Bhayangkara news 24 dan rekan media (IJRS)di lokasi proyek tersebut, di lapangan menunjukkan retakan memanjang tampak jelas dan mencolok pada struktur jaringan irigasi, dan kondisi pemasangan bangunan tembok tersebut tidak lurus dan seperti nya dinilai tidak masuk akal sebab proyek yang baru selesai di kerjakan pada Ahir tahun 2025 yang lalu.
Fakta ini kuat Dugaan adanya persoalan serius pada kualitas material,dan serta pengabaian terhadap standart teknis,”ironisnya”, infrastruktur vital yang seharusnya menopang produktivitas pertanian,justru sudah menunjukkan tanda tanda kerusakan sejak dini,padahal proyek tersebut belum ada hasilnya dan manfaatnya bagi masyarakat di dua desa yaitu desa lokkung raya dan desa raya Bayu dusun o4 sambual , dengan hal untuk mengairi persawahan masyarakat sekitar 20 hektar.
Sorotan keras pun langsung mengarah kepada Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang(PUTR) kabupaten Simalungun selaku penanggung jawab teknis.
Publik pun secara terbuka mempertanyakkan kinerja pengawasan di bawah kepemimpinan Kepala Dinas (PUTR) HOTBINSON Damanik.
Sebab akibat kerusakan dini,dinilai sebagai cerminan nyata bahwa lemahnya kontrol kwalitas dan (dugaan) pembiaran terhadap pekerjaan yang menyimpang dari spesifikasi kontrak.
Dan tim imfestigasi Bhayangkara news 24, begitu juga dari IJRS(ikatan Jurnalis Raya Simalungun) bertemu dengan beberapa orang masyarakat dusun 04 sambual , yang tidak mau di muat namanya “menyatakan; bahwa proyek pembangunan tanggul irigasi persawahan tersebut menelan biaya cukup tinggi dengan nilai Rp,500 ,juta lebih katanya,
Dan mereka juga menambahkan bahwa pekerja proyek bangunan tembok tanggul irigasi itu kami duga mencapai sepanjang sekitaran (105) meter,ternyata yang di bangun lebih kurang sepanjang (70) meter.
Dan miris nya menurut pantawan masyarakat setempat bahwa; material batu krikil di pakai dari bahan bekas sisa irigasi bangunan lama yang sudah rusak, dan material pasir dan batu cadas di ambil dari lokasi sekitaran sungai ( bah sigari) .
Dan salah satu masyarakat setempat yang berinisial (MPD ),menambahkan bahwa (HOK) harian orang kerja nya tidak stabil katanya kadang di bayarkan gaji harian nya Rp 80,000,kadang Rp 90,000 dan 100,000 tidak menentu,dan bapak (MPD) ini ikut juga sebagai anggota pekerja,dan ia menyatakan bahwa; percakapan sesama pekerja proyek tersebut akan di buatkan dasar lantai coran tikar irigasi kenyataanya tidak ada di kerjakan.
Dan masyarakat setempat pun mengkritisi dan menegaskan bahwa proyek irigasi dengan anggaran ratusan juta rupiah yang sudah retak retak dan bocor dalam proses waktu singkat merupakan bentuk ke gagalan serius pengelolaan anggaran,”ini bukan sekedar retak teknis,ini alarm keras.jika proyek baru selesai sudah rusak,maka wajar publik menduga ada kelalaian bahkan pembiaran oleh Dinas PUTR kabupaten Simalungun dan tidak boleh berlindung di balik administrasi,”tegasnya.
Maka dalam hal ini,secara tegas APH(aparat penegak hukum)dan Kejaksaan begitu juga inspektorat kabupaten Simalungun untuk segera turun tangan langsung ke lokasi untuk memeriksadan audit proyek tersebut,karena menyangkut kepentingan masyarakat petani persawahan.dan hal ini menunjukkan indikasi kerusakan dini tersebut tidak cukup di selesaikan dengan klarifikasi,tetapi harus diuji melalui pemeriksaan hukum dan audit teknis agar terang benderang,jika terjadi suatu pelanggaran kontrak, kelalaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan proyek.
Dan masyarakat menuntut agar pihak terkait di proses sesuai hukum yang berlaku, Dugaan sudah merugikan keuangan negara.
Dan sebelumya
pihak rekanan atau pemborong tersebut sudah di coba tim IJRS melalui telepon selulernya, untuk klarifikasi sepertinya pihak rekanan (CV Cintia Putri) tidak siap untuk itu,maka berita ini pun di terbitkan.
Demikian (Tpsim)
