Bhayangkaranews24id,KUPANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengambil tindakan tegas terhadap lima warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang diduga melanggar aturan keimigrasian. Kelimanya terungkap dalam peristiwa kapal terdampar di perairan Pulau Ndana, Kabupaten Rote Ndao, saat diduga dalam perjalanan menuju Australia.
Penindakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Aula Kantor Imigrasi Kupang, Senin (16/11/2026), yang dihadiri Kakanwil Ditjen Imigrasi NTT, Saroha Manullang, Kepala Kantor Imigrasi Kupang Ma’mum, dan Kepala Rudenim Kupang I Made Surya Artha.
Lima WNA berinisial WY, CJ, JH, ZS, dan SY sebelumnya diserahkan Polres Rote Ndao kepada Imigrasi Kupang pada Jumat (13/11/2026). Mereka ditemukan setelah kapal yang ditumpangi mengalami kerusakan mesin hingga terdampar di perairan Pulau Ndana pada 5 November 2026.
Hasil pemeriksaan awal mengindikasikan kelimanya diduga menjadi korban tindak pidana penyelundupan manusia dengan tujuan Australia. Kapal tersebut diketahui berangkat dari Baubau, Sulawesi Tenggara, bersama tiga WNI yang berperan sebagai awak kapal.
Namun, persoalan tidak berhenti pada insiden kapal terdampar. Pemeriksaan Imigrasi menemukan bahwa izin tinggal kelima WNA tersebut telah berakhir pada rentang 12 hingga 14 November 2026. Selain itu, perjalanan melalui jalur laut menuju Australia diduga dilakukan tanpa melewati pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Atas temuan tersebut, Imigrasi Kupang melakukan pendalaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kelimanya dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), berupa kewajiban bertempat tinggal di tempat tertentu dan deportasi dari wilayah Indonesia sesuai Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2).
Kakanwil Ditjen Imigrasi NTT, Saroha Manullang, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap WNA yang melanggar ketentuan hukum di Indonesia.
“Imigrasi sangat welcome bagi WNA yang datang dan memberikan dampak positif di Indonesia serta menaati peraturan yang berlaku. Namun, bagi WNA yang tidak menaati peraturan, tentu akan ditindak tegas melalui Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Saroha.
Ia menambahkan, penanganan kasus tersebut masih terus didalami dengan mengedepankan koordinasi bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Sementara menunggu proses deportasi, kelima WNA ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Kupang. Mereka tetap mendapatkan perlakuan manusiawi sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Imigrasi Perlu Ungkap Jaringan di Balik Perjalanan
Kasus ini menjadi perhatian serius karena diduga berkaitan dengan praktik penyelundupan manusia lintas negara. Pengungkapan pihak-pihak yang mengatur perjalanan, termasuk peran tiga awak kapal WNI, menjadi bagian penting untuk memastikan apakah terdapat jaringan yang terlibat.
Imigrasi NTT menegaskan komitmennya memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing. Penegakan hukum diharapkan tidak hanya berhenti pada tindakan administratif terhadap lima WNA tersebut, tetapi juga mendukung pengungkapan dugaan jaringan penyelundupan manusia yang berada di balik perjalanan menuju Australia.
Penegakan hukum keimigrasian harus berjalan tegas, profesional, dan transparan demi menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah Indonesia.



