Langsa,Bhayangkaranews24.id
Apa mungkin Anggaran untuk kantor Vertikal yang ada didaerah tidak cukup sehingga di bantu dengan anggaran belanja daerah (APBD Kota Langsa).
Dugaan penyimpangan bantuan anggaran yang bersifat kebijakan dari petinggi-petinggi di daerah Kota Langsa penuh tanda tanyak dan tidak bisa dicerna dengan akal sehat. sungguh ini menjadikan polemik ke kecemburuan sosial ditengah-tengah kalangan masyarakat yang cerdas dikota langsa.
Dimana pembangunan kantor vertikal yang ada di daerah, cara pembangunannya menggunakan sumber dana dari APBD daerah Kota Langsa dan ini salah satu contoh di Kantor Kejaksaan Negri Langsa dan Kantor Polres Langsa yang menggunakan anggaran APBD Kota Langsa seperti yang ada digambar ini (plang proyek) dan ini bukan rekayasa memang benar adanya dengan menggunakan sumber dana APBD Kota Langsa. semestinya kantor Polres Langsa dan kejaksaan negri Langsa itu mendapatkan bantuannya dari pusat kususnya di jajaran mereka sendiri bukan justru mebebani daerah. sementara didaerah sendiri saja sangat kekurangan, jangankan untuk bantu masyarakat miskin yang ada dikota langsa, untuk kantor sendiri saja(Dinas-Dinas di daerah) perasarananya saja masih sangat kurang, salah satunya baju buat ASN di daerah yang tidak pernah ada lagi aprahan untuk baju dinasnya, Mobil yang kondisinya serba hancur-hancuran di beberapa kantor dan baju petugas pengangkatan sampah di Dinas Lingkungan hidup yang tidak pernah ada lagi,yang seharusnya itu wajib di adakan didalam Objek pembahasan di DPR kota langsa dan banyak lagi yang tak mungkin awak media sebutkan satu persatu di media ini.
Disisi lain saudara Zulfadli.S.sos.i.M.M. selaku sekertaris di LSM Bungoeng Lam Jaroe Angkat bicara mengenai pemberian bantuan kepada Kantor Vertikal dari bersumber APBD Kota Langsa. saya jadi ada rasa ingin tau, “Apa mungkin di pusat tidak diadakan pengangaran Dana untuk pembangunan Gedung Vertikal yang ada di daerah. atau ada dugaan uang Anggaran tersebut disunat oleh pejabat-pejabat tinggi yang di jakarta sana. Ujarnya sambil geram, “saya minta tolong sangat sekali kepada pihak Ketua Lembaga Anti korupsi (KPK) atau DPR RI kususnya mengenai bidang ini, ” tolonglah buat taem untuk turun kekota Langsa sehingga permasalahan ini menjadi terbuka kepublik, ujarnya.(26/09/2023)zulfadli.
