Bhayangkaranews24id Humbahas – bhayangkaranews24.id, — Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengikuti kegiatan Pembinaan dan Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, yang berlangsung pada Rabu, 4 November 2026, di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Lantai IV Kantor Gubernur Sumatera Utara. Kecamatan Baktiraja ditetapkan sebagai perwakilan Pemkab Humbahas dalam kegiatan ini.
Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH dalam kesempatan ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Jaulim Simanullang. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Kecamatan Baktiraja terpilih mewakili Kabupaten Humbang Hasundutan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai kecamatan terbaik tingkat kabupaten. Tahap ini merupakan sesi presentasi menyusul penilaian administrasi yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Camat Baktiraja, Sanggam Lumban Gaol, memaparkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan yang dilengkapi dengan data dukung serta dokumentasi kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ia juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk menerima kunjungan maupun supervisi lapangan ke Kecamatan Baktiraja pada tahapan penilaian selanjutnya.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Lahsa Simanullang, menambahkan bahwa penetapan Kecamatan Baktiraja sebagai perwakilan telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 233 Tahun 2026. Ia berharap Kecamatan Baktiraja dapat menyampaikan berbagai capaian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dengan sebaik-baiknya, serta membawa nama baik Kabupaten Humbang Hasundutan di tingkat Provinsi Sumatera Utara.
Kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi oleh Tim Penilai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdapropsu, Abu Kosim, S.Sos., M.A.P. Sesi kemudian berlanjut dengan pemberian materi pembinaan serta diskusi tanya jawab bersama seluruh anggota tim penilai.
Tim penilai terdiri dari perwakilan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Organisasi, BPBD Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
(Junri)
