Langsa. Bhayangkaranews24.id Pasalnya Kantor vertkal yang berdiri di pemerintah kabupaten Aceh timur di duga dibangun menggunakan sumber dana dari Angaran Pendapatan Belanja Daerah. tentulah ini membuat kecemburuan sosial terhadap kalangan ASN di pemerintah Aceh timur. mengapa tidak dikarenakan pemerintah daerah di utamakan membangun kantor vertikal dari pada tunjangan kinerja ASN yang sudah telat dibayar selama 5 bulan terhitung dari bulan mai s/d setember 2023 dan yang uniknya lagi di pemerintah daerah kabupaten aceh timur malah tunjangan 50% pun belum juga di cairkan entah tidak ada dananya atau dananya di geser ke program yang lain dan di duga kuat ada unsur yang tersakiti disini.
Di Sisi lainnya kami dari awak media Bhayangkaranews24.id mendengar isu di pemerintah kabupaten Aceh timur bawasanya gaji dokter dan bidan PTT pada tahun 2017 belum juga di bayarkan selama 12 bulan dengan gaji nominal bervariasi ada yang Rp 4.000.000 s/d Rp 5.000.000 untuk 430 tenaga dokter dan bidan PTT.
Menurut Saudara Mus pangilan sapanya Selaku Humas di salah satu LSM Bungoeng Lam Jaroe yang di mana lembaga tersebut sudah tidak asing lagi berkiprah untuk mengangkat kepentingan hajat orang ramai beliau turut Berkomentar di dalam hal ini. “Apa bila isu ini benar, sungguh terlalu Tim perencanaan daerah tersebut memperlakukan ASN seperti sapi perah di mana lebih menutamakan kepentingan pembangunan gedung vertikal ketimbang mencairkan tunjangan kinerja ASN.
Beliau menyambung kembali, “Bapak,ibu atau ketua baik itu Komisi DPR RI dan Mentri-mentri serta KPK tolong Buka mata dan terjun kebawa jangan hanya pandai teori dan berbicara di Media sosial pada saat mau dekat pemilu dan kalau isu ini benat, Berarti selama ini bisa kita duga bersama, pembangunan ekonomi masyarakat dan ASN didaerah aceh timur bisa jadi diduga terganggu dan terhambat dikarenakan adanya Tim Anggaran Perencanaan Daerah yang tidak berpihak Kepada Masyarakat, ASN serta dokter dan bidan PTT. Ukapnya (28/10/2023)zol heng
