JAKARTA – BHAYANGKARANEWS24.ID
Sabtu, 14 November 2026
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Indonesia mendesak Dewan Pers memberikan perlindungan nyata terhadap insan pers yang diduga mengalami intimidasi dan tekanan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi resmi bersama sejumlah perwakilan media dan Tim Kuasa Hukum Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum di Gedung Dewan Pers, Jakarta.
Direktur Eksekutif LBH Pers Indonesia sekaligus Kuasa Hukum Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum, Advokat Lemens Kodongan, S.H., M.H., hadir bersama perwakilan manajemen Majalah CEO, Soedarto Rimbun, serta tujuh orang perwakilan tim kuasa hukum dan insan pers.
Audiensi tersebut bertujuan meminta kejelasan mengenai proses penanganan pengaduan pemberitaan sejumlah media daring sekaligus mempertanyakan objektivitas pemeriksaan, khususnya terkait dugaan intimidasi terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas konfirmasi dan peliputan.
Kronologi Berawal dari Upaya Konfirmasi Jurnalistik
Persoalan ini bermula pada 25 Mei 2026, ketika sejumlah awak media mendatangi kantor Danny Septriadi Djayaprawira di Gedung DDTC Tower, Jakarta Utara, untuk meminta klarifikasi dan memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan (cover both sides).
Konfirmasi tersebut berkaitan dengan dugaan penerbitan paspor ganda bagi seorang anak di bawah umur berinisial GI. Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media, paspor lama anak tersebut disebut masih berlaku hingga 2027, sementara diduga telah diterbitkan paspor baru untuk keperluan perjalanan ke luar negeri tanpa persetujuan ibu kandung yang disebut sebagai pemegang hak asuh sah.
Persoalan tersebut dinilai perlu memperoleh klarifikasi dari pihak terkait, terutama menyangkut aspek administrasi keimigrasian dan dokumen perjalanan anak.
Namun, dalam upaya konfirmasi tersebut, awak media justru berhadapan dengan Darussalam, yang mengaku sebagai rekan kerja Danny. Ia menyampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan pribadi dan bukan urusan kantor, serta menyebut Danny sedang berada di Singapura.
Darussalam juga mempertanyakan legalitas kegiatan jurnalistik dengan meminta surat tugas dan surat perintah liputan. Padahal, pelaksanaan tugas jurnalistik memiliki dasar perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Meski demikian, Darussalam sempat meminta kartu nama wartawan dan menyampaikan akan meneruskan permintaan konfirmasi kepada Danny.
Upaya konfirmasi kembali dilakukan pada 7 Juni 2026. Namun, awak media mengaku kembali mengalami hambatan setelah pihak keamanan yang disebut sebagai penghubung manajemen mempertanyakan surat tugas, menghalangi proses konfirmasi, serta meminta wartawan tidak lagi mendatangi kantor dan mengarahkan konfirmasi ke kediaman Danny.
Aksi Solidaritas Wartawan dan Dugaan Intimidasi
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi perhatian komunitas pers. Pada 14 Agustus 2026, ratusan jurnalis yang tergabung dalam Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum menggelar aksi damai di depan PERADI Tower.
Aksi tersebut menuntut Dewan Kehormatan PERADI mengambil tindakan terhadap advokat Iki Dulagin atas dugaan intimidasi dan ancaman terhadap sejumlah wartawan.
Koordinator lapangan aksi menilai tindakan yang dituduhkan tersebut bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers sebagaimana dijamin UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Mereka juga meminta organisasi advokat memeriksa dugaan pelanggaran etik dan mempertimbangkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam rangkaian persoalan yang sama, seorang warga berinisial OLH juga disebut berencana mengadukan Iki Dulagin terkait dugaan manipulasi data dalam proses perceraian dengan Danny Septriadi Djayaprawira sejak 2021.
OLH mengklaim proses perceraian tersebut diputus secara verstek tanpa pemanggilan yang patut sehingga berdampak pada perubahan data KTP dan Kartu Keluarga. Selain itu, terdapat persoalan pemblokiran sertifikat rumah warisan ayahnya yang menurut OLH telah dinyatakan sebagai harta bawaan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Persoalan tersebut, berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak OLH, juga merujuk pada Putusan Perkara Nomor 222 hingga proses kasasi Mahkamah Agung serta data BPN Jakarta Utara tertanggal 12 Juni 2025.
Seluruh klaim tersebut merupakan keterangan dari pihak OLH yang masih memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Dua Kali Upaya Konfirmasi kepada Iki Dulagin Belum Berhasil
Dalam rangka memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media juga berupaya meminta keterangan langsung kepada Iki Dulagin di Kantor PERADI Tower, Jakarta.
Upaya pertama dilakukan ketika Iki Dulagin hadir dalam sidang etik Dewan Kehormatan Advokat PERADI. Namun, menurut keterangan awak media, yang bersangkutan tidak berhasil ditemui untuk dimintai klarifikasi.
Upaya kedua dilakukan pada 26 Agustus 2026, ketika Iki kembali hadir dalam agenda sidang etik Dewan Kehormatan Pusat PERADI Otto.
Dalam persidangan tersebut, OLH hadir langsung menyerahkan sejumlah dokumen bukti yang kemudian dicatat oleh majelis. Ketua Majelis disebut meminta Iki Dulagin mengundurkan diri sebagai anggota DPN PERADI dan meninggalkan ruang sidang. Sidang selanjutnya diagendakan untuk penyerahan surat pengunduran diri dan Kartu Tanda Anggota (KTA).
Sementara itu, ketika dimintai keterangan mengenai perkembangan proses tersebut, pihak Humas PERADI Otto, Riri Purbasari Dewi, menyampaikan bahwa dirinya belum memperoleh informasi resmi.
LBH Pers Indonesia Pertanyakan Objektivitas Pemeriksaan Dewan Pers
Sebagai tindak lanjut, Lemens Kodongan bersama Soedarto Rimbun dan tim kuasa hukum mendatangi Gedung Dewan Pers untuk menyampaikan permohonan audiensi resmi.
Surat permohonan tersebut diterima oleh staf layanan publik bernama Astrid. Dalam proses penerimaan, sempat terjadi dinamika karena tim kuasa hukum berharap dapat bertemu langsung dengan pimpinan Dewan Pers untuk menyampaikan persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan perlindungan kemerdekaan pers.
Audiensi akhirnya diterima oleh Abdul Manan, Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers.
Dalam pertemuan itu, tim kuasa hukum mempertanyakan sejumlah hal, antara lain objektivitas pemeriksaan pengaduan pemberitaan, keberadaan berita acara pemeriksaan atau klarifikasi yang melibatkan pihak redaksi, serta kemungkinan dibukanya kembali pemeriksaan apabila terdapat bukti baru atau novum.
Tim juga memaparkan bahwa awak media telah melakukan berbagai upaya konfirmasi, termasuk melalui surat resmi pada 19 Mei 2026 kepada Kantor Kementerian Imigrasi, 26 Mei 2026 ke DDTC Tower, serta upaya lanjutan pada 7 Juni 2026.
Menurut Lemens, pemberitaan yang dipersoalkan bersumber dari konferensi pers resmi mengenai sengketa antara OLH dan Danny Septriadi Djayaprawira terkait dugaan kepemilikan paspor ganda.
Ia menilai wartawan telah berupaya memenuhi kewajiban konfirmasi, tetapi pihak yang diberitakan tidak memberikan kesempatan untuk memperoleh keterangan secara langsung.
Dalam audiensi tersebut, Lemens juga menjelaskan bahwa pihak pengadu tidak memberikan hak jawab sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers.
Abdul Manan, menurut keterangan tim kuasa hukum, menjelaskan bahwa hak jawab wajib dilayani apabila pihak yang merasa dirugikan benar-benar menyampaikan hak jawabnya. Sementara itu, upaya konfirmasi oleh wartawan perlu didukung bukti dokumentasi.
Serahkan Bukti Dugaan Ancaman dan Intimidasi
Selain mempersoalkan proses pengaduan pemberitaan, tim kuasa hukum turut menyerahkan sejumlah bukti berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga memuat ancaman dan intimidasi terhadap wartawan.
Bukti tersebut disebut berkaitan dengan komunikasi dari pihak yang mengaku sebagai utusan atau staf Danny Septriadi Djayaprawira.
Tim juga memaparkan dugaan adanya upaya mendatangi wartawan secara langsung untuk meminta penghapusan atau penurunan berita (take down).
Menurut Lemens, kondisi tersebut menimbulkan tekanan psikologis bagi sejumlah jurnalis. Beberapa wartawan disebut merasa takut karena khawatir medianya akan menghadapi berbagai persoalan, termasuk ancaman pelaporan ke Dewan Pers dan dampak terhadap keberlangsungan usaha media.
Ia juga menyoroti dugaan pola pelaporan pemberitaan secara berulang terhadap sejumlah media yang dinilai dapat menghambat kebebasan pers apabila tidak ditangani secara objektif.
“Yang kami perjuangkan adalah keadilan dalam proses. Wartawan harus diberikan ruang untuk bekerja secara profesional tanpa ancaman dan intimidasi. Kami meminta agar seluruh fakta diperiksa secara berimbang,” demikian penegasan Lemens dalam audiensi yang berlangsung Kamis, 12 November 2026.
Dewan Pers Sarankan Dugaan Intimidasi Dilaporkan ke Bareskrim
Menanggapi berbagai persoalan yang disampaikan, Abdul Manan menyarankan agar dugaan intimidasi terhadap jurnalis dilaporkan secara resmi kepada Bareskrim Polri dengan menyampaikan tembusan kepada Dewan Pers.
Tim kuasa hukum kemudian menjelaskan bahwa laporan resmi terkait dugaan intimidasi tersebut telah disampaikan kepada Bareskrim Mabes Polri pada Agustus 2026.
Lemens menegaskan bahwa kedatangan mereka ke Dewan Pers bukan untuk meminta perlakuan khusus, melainkan menuntut proses pemeriksaan yang objektif, transparan, dan berimbang.
Sementara itu, Soedarto Rimbun menekankan bahwa sengketa pemberitaan yang berkaitan dengan karya jurnalistik pada prinsipnya harus diselesaikan melalui mekanisme pers, termasuk hak jawab dan hak koreksi, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia juga menyampaikan bahwa produk jurnalistik Majalah CEO disusun berdasarkan fakta dan kepentingan publik serta menilai perlindungan terhadap wartawan merupakan amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Desak Perlindungan Nyata bagi Kemerdekaan Pers
Melalui audiensi tersebut, LBH Pers Indonesia bersama Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Dewan Pers.
Pertama, meminta Dewan Pers memberikan perlindungan nyata kepada wartawan yang diduga mengalami intimidasi ketika menjalankan tugas jurnalistik.
Kedua, meminta pemeriksaan terhadap seluruh bukti dan dokumen baru dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan keterangan kedua belah pihak.
Ketiga, meminta kejelasan mengenai proses pemeriksaan pengaduan pemberitaan, termasuk mekanisme klarifikasi terhadap redaksi media yang bersangkutan.
Keempat, mendorong adanya pengawasan terhadap setiap tindakan yang berpotensi menghambat kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Bagi LBH Pers Indonesia dan Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut kepentingan satu atau dua media, melainkan menyangkut masa depan kebebasan pers di Indonesia.
Mereka berharap Dewan Pers dapat menjalankan fungsi perlindungan dan pengawasan secara maksimal sehingga setiap sengketa pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme yang tepat, sementara dugaan ancaman maupun intimidasi terhadap wartawan ditangani sesuai ketentuan hukum.
Kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Karena itu, wartawan harus dapat menjalankan tugas secara profesional, independen, dan bertanggung jawab tanpa rasa takut terhadap ancaman maupun tekanan dari pihak mana pun.
joSSer
KAPERWIL DKI
