Bhayangkaranews24.id-ketika Hukum Tidak Kehilangan Nurani, tetapi Para Pelaksananya Kehilangan Hati
Ada sebuah ironi dalam kehidupan berhukum yang patut direnungkan: hukum dibentuk untuk melindungi manusia, tetapi dalam praktiknya manusia justru dapat menjadi korban dari mereka yang diberi kewenangan untuk menegakkannya.
Peraturan dibuat untuk menciptakan keadilan. Konstitusi menjanjikan perlindungan hak. Undang-undang menetapkan batas kewenangan. Namun, seluruh bangunan normatif tersebut dapat kehilangan maknanya ketika orang-orang yang diberi amanah menjalankannya justru mengabaikan integritas, menyalahgunakan jabatan, atau memperlakukan kewenangan seolah-olah merupakan kekuasaan tanpa batas.
Di sinilah ungkapan Lex cura non caret, sed ministri corde carent memperoleh makna reflektif: hukum tidak kekurangan kepedulian, tetapi para pelayannya terkadang kehilangan hati nurani.
Ungkapan ini merupakan aforisme filosofis yang menggambarkan satu persoalan mendasar: tidak semua ketidakadilan lahir dari buruknya peraturan. Sebagian justru muncul akibat perilaku manusia yang menjalankan kewenangan tanpa integritas dan tanggung jawab.
Persoalannya bukan semata-mata apa yang tertulis dalam undang-undang, melainkan bagaimana hukum dipahami, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan.
“HUKUM BUKAN SEKADAR KUMPULAN PASAL”
Hukum tidak boleh dipersempit menjadi sekadar teks yang dibaca, prosedur yang dijalankan, atau kewenangan yang dipamerkan. Hukum memiliki tujuan yang lebih mendasar, yakni melindungi hak, membatasi kekuasaan, menjaga ketertiban, dan mewujudkan keadilan.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, tidak boleh ada kekuasaan yang berjalan di luar kendali hukum.
Namun, terdapat persoalan ketika hukum hanya diperlakukan sebagai formalitas. Sebuah keputusan mungkin terlihat benar secara administratif, tetapi belum tentu memenuhi seluruh prinsip hukum. Suatu proses dapat berjalan sesuai tahapan tertentu, tetapi tetap harus diuji dari segi kewenangan, prosedur, substansi, dan perlindungan terhadap hak pihak yang terdampak.
Kepatuhan terhadap prosedur memang penting, tetapi prosedur tidak boleh dijadikan tameng untuk membenarkan tindakan yang menyimpang.
Kewenangan bukan hak istimewa untuk bertindak sesuka hati. Jabatan bukan legitimasi untuk mengabaikan hak orang lain. Sebaliknya, semakin besar kewenangan yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.
“KETIKA PROSEDUR BENAR, TETAPI KEADILAN TERABAIKAN”
Salah satu persoalan yang patut dikritisi dalam praktik penegakan hukum adalah kecenderungan menempatkan formalitas sebagai satu-satunya ukuran kebenaran.
Padahal, hukum tidak hanya menuntut kesesuaian prosedural, tetapi juga objektivitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan landasan melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan.
Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Ketentuan tersebut mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak cukup dijalankan secara mekanis. Ia membutuhkan penalaran, profesionalitas, dan tanggung jawab.
Keadilan bukan sekadar bagaimana prosedur diselesaikan, melainkan juga bagaimana hak seseorang dihormati selama proses berlangsung.
“KEKUASAAN TANPA AKUNTABILITAS ADALAH ANCAMAN BAGI NEGARA HUKUM”
Sejarah peradaban telah memberikan banyak pelajaran mengenai bahaya kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh prinsip keadilan.
Pengadilan terhadap Socrates di Athena pada 399 SM merupakan salah satu peristiwa klasik yang terus menjadi bahan refleksi mengenai hubungan antara hukum, kekuasaan, kebenaran, dan moralitas. Socrates dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Athena. Peristiwa tersebut kemudian dikenang dalam tradisi filsafat sebagai salah satu perdebatan mendasar tentang keadilan dan legitimasi keputusan penguasa.
Pelajarannya bukan bahwa hukum harus tunduk pada kehendak pribadi seseorang, melainkan bahwa kekuasaan dan keputusan institusional harus selalu dapat diuji secara rasional dan dipertanggungjawabkan.
Dalam negara hukum modern, tidak boleh ada pejabat yang merasa dirinya berada di atas hukum hanya karena memiliki jabatan atau kewenangan.
Kewenangan harus dapat diuji. Keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan tindakan yang merugikan hak warga negara harus terbuka terhadap mekanisme pengawasan serta koreksi hukum.
Sebab, kekuasaan yang tidak disertai akuntabilitas berpotensi berubah menjadi kesewenang-wenangan.
“KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN TIDAK BOLEH DIPISAHKAN”
Gustav Radbruch melalui pemikirannya mengenai tiga nilai dasar hukum menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai nilai penting dalam kehidupan berhukum.
Kepastian hukum memberikan pedoman bagi masyarakat. Keadilan memastikan bahwa hukum tidak terjebak dalam formalitas yang mengabaikan hak manusia. Kemanfaatan menjadikan hukum benar-benar berguna bagi kehidupan sosial.
Ketiganya harus berjalan secara proporsional.
Hukum yang hanya mengejar kepastian tanpa memperhatikan keadilan berisiko menjadi kaku. Sebaliknya, keadilan tanpa pijakan normatif dapat berubah menjadi subjektivitas. Kemanfaatan tanpa batas kewenangan juga dapat membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.
Karena itu, penegakan hukum harus berdiri di atas norma yang jelas, proses yang objektif, dan pertanggungjawaban yang terukur.
“REFORMASI HUKUM HARUS DIMULAI DARI INTEGRITAS”
Kita tidak dapat membebankan seluruh persoalan penegakan hukum kepada individu semata. Kelemahan regulasi, budaya organisasi, keterbatasan kelembagaan, pengawasan yang tidak efektif, serta sistem pertanggungjawaban yang lemah juga dapat menjadi sumber persoalan.
Oleh karena itu, pembenahan hukum harus dilakukan secara menyeluruh.
Pertama, memperkuat integritas dan profesionalitas setiap pemegang kewenangan.
Kedua, memastikan mekanisme pengawasan berjalan independen, objektif, dan transparan.
Ketiga, membangun sistem pengaduan masyarakat yang memberikan kepastian tindak lanjut, bukan sekadar menerima laporan secara administratif.
Keempat, memperkuat pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan yang terbukti melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangan.
Kelima, membangun budaya kelembagaan yang menghormati hak asasi manusia, menjunjung etika profesi, dan tidak menoleransi diskriminasi.
Reformasi hukum tidak akan mencapai tujuannya apabila hanya memperbaiki peraturan, tetapi membiarkan perilaku orang-orang yang menjalankan kewenangan tetap berada dalam persoalan yang sama.
Peraturan yang baik membutuhkan institusi yang sehat. Institusi yang sehat membutuhkan manusia yang berintegritas.
SEBAGAI PENUTUP: “HUKUM MEMBUTUHKAN MANUSIA YANG MEMILIKI NURANI”
Kita tidak membutuhkan penegak hukum yang sekadar pandai mengutip pasal, tetapi mengabaikan makna keadilan di baliknya.
Kita membutuhkan manusia yang memahami bahwa jabatan adalah amanah, kewenangan adalah tanggung jawab, dan setiap keputusan dapat memengaruhi kehidupan orang lain.
Pengetahuan hukum memberikan kemampuan untuk memahami aturan. Integritas memberikan kekuatan untuk tetap berada dalam koridor aturan tersebut, bahkan ketika seseorang memiliki kesempatan untuk menyimpang.
Karena, kehancuran kepercayaan terhadap hukum tidak selalu dimulai ketika undang-undang menjadi buruk. Ia dapat dimulai ketika orang-orang yang mengemban amanah hukum berhenti merasa bertanggung jawab atas keadilan.
Lex cura non caret, sed ministri corde carent.
Hukum tidak kekurangan nilai dan tujuan mulia. Yang harus terus dibenahi adalah manusia, institusi, dan budaya kewenangan yang diberi amanah untuk menjalankannya.
Hukum yang kehilangan integritas pelaksananya pada akhirnya hanya akan menjadi kekuasaan yang mengenakan jubah keadilan.
Oleh:
Adv. Bayu Purnomo Saputra, S.H., M.H., C.Me., C.NET., CPS., C.FLS., C.Ext., C.FTax., CTA., CTT., CTP., CTM.
Praktisi Hukum / Advokat & Mediator
BPS AND PARTNERS
Referensi:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Radbruch, Gustav. Legal Philosophy.
5. Plato. Apology.
