JAKARTA [. Bhayangkara news24 id]>, 14 Maret 2026 – Ribuan guru madrasah swasta di seluruh Indonesia menyatakan kekecewaan mendalam dan kemarahan atas kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang dinilai diskriminatif. Kebijakan terbaru yang menolak usulan 630.000 formasi PPPK untuk guru madrasah swasta dan membatasi seleksi hanya untuk instansi negeri (sekolah di bawah Pemda/Kemenag negeri) telah menutup harapan ratusan ribu pendidik yang telah mengabdi puluhan tahun.
Berdasarkan aturan yang diberlakukan, guru madrasah swasta dipastikan tidak bisa mengikuti seleksi PPPK 2026 karena secara regulasi tidak dianggap sebagai “instansi pemerintah”. Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa mereka memiliki kontribusi setara dalam mencerdaskan anak bangsa.
Poin-Poin Kekecewaan dan Tuntutan:
Diskriminasi Regulasi: MenPAN-RB dianggap mengabaikan dedikasi guru madrasah swasta yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Kebijakan ini dianggap tidak adil (diskriminatif).
Penolakan Usulan Kemenag: Usulan 630.000 formasi PPPK dari Kementerian Agama ditolak, yang mengakibatkan harapan guru swasta sirna.
*Tuntut Revisi UU ASN: Kami mendesak revisi Undang-Undang ASN agar guru madrasah swasta dapat mengikuti seleksi PPPK tanpa batasan instansi.
Keadilan Kesejahteraan: Guru madrasah menuntut kesetaraan hak untuk diangkat menjadi PPPK, bukan hanya guru honorer negeri.
Seruan Aksi Nasional
Mengingat aspirasi yang terus-menerus diabaikan, Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri menyerukan kepada seluruh guru madrasah swasta di Indonesia untuk bersatu dalam aksi damai nasional yang akan dilaksanakan pada:
*Hari/Tanggal: Kamis 14 Mei 2026*
*Waktu: 08.00 WIB – Selesai*
*Titik Kumpul: Istana Negara / Gedung KemenPAN-RB / Gedung DPR RI, Jakarta.*
“Kami tidak akan berhenti berjuang. Kami mencerdaskan anak bangsa, tetapi kami diperlakukan seperti warga kelas dua. Jika regulasi ini tidak diubah, kami akan menginap di Jakarta hingga suara kami didengar oleh Presiden Prabowo Subianto,” tegas [Ketua PP PGMM], Koordinator Aksi Nasional Guru Madrasah Swasta.
Kami mengajak seluruh elemen guru, BEM Nusantara, Cipayung plus, Ormas Islam, dan masyarakat untuk mendukung keadilan bagi guru madrasah.
Hormat Kami,
Pengurus Pusat PGMM
BN 24 jabar
