BANTEN – Bhayangkaranews24.id, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perisai Kebenaran Nasional (PKN) Banten, Ifranius Algadri, S.H., M.H., C.Med., menyatakan sikap tegas menolak rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon apabila dilakukan tanpa kajian ilmiah yang terbuka, menyeluruh, serta dapat dipertanggungjawabkan.

 

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan satwa langka yang menjadi salah satu kekayaan hayati Indonesia. Menurutnya, setiap kebijakan yang menyangkut kelangsungan hidup Badak Jawa harus mengedepankan keselamatan satwa, kepentingan konservasi, serta pertimbangan ilmiah yang matang.

Penolakan DPD PKN Banten tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan penting.

 

Pertama, Ujung Kulon merupakan habitat alami Badak Jawa.

 

Pemindahan satwa langka dari habitat alaminya berpotensi menimbulkan tekanan dan risiko terhadap keselamatan serta kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, setiap rencana relokasi harus mempertimbangkan kondisi biologis, lingkungan, dan kemampuan adaptasi satwa tersebut.

 

Kedua, risiko relokasi harus dijelaskan secara terbuka.

 

Pemerintah perlu memaparkan kajian mengenai kondisi Badak Jawa, kelayakan lokasi tujuan, proses pemindahan, potensi gangguan, serta langkah-langkah penanganan apabila terjadi keadaan darurat. Keterbukaan informasi menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui dasar pertimbangan dan konsekuensi dari kebijakan tersebut.

 

Ketiga, perlindungan habitat harus menjadi prioritas.

 

Sebelum mengambil keputusan untuk memindahkan Badak Jawa, pemerintah perlu menunjukkan bahwa berbagai upaya menjaga habitat dan mengatasi ancaman di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon telah dilakukan secara maksimal.

 

Keempat, masyarakat dan para ahli perlu dilibatkan.

 

Keputusan yang menyangkut satwa langka dan kawasan konservasi tidak seharusnya diambil tanpa konsultasi yang bermakna dengan para ahli konservasi, masyarakat sekitar, serta pihak-pihak terkait lainnya.

 

Dalam keterangannya, Ifranius Algadri menegaskan bahwa pihaknya tidak menghendaki adanya keputusan pemindahan yang dilakukan tanpa transparansi dan jaminan keselamatan yang jelas.

 

“Kami menolak pemindahan yang dilakukan tanpa keterbukaan, kajian yang kuat, dan jaminan nyata atas keselamatan Badak Jawa. Pemerintah harus menjelaskan dasar keputusan tersebut kepada publik. Jika pemindahan dinilai perlu, buktikan terlebih dahulu bahwa langkah itu benar-benar lebih aman bagi kelangsungan hidup badak dibandingkan perlindungan di habitat alaminya,” tegas Ifranius Algadri, S.H., M.H., C.Med.

 

Lebih lanjut, DPD PKN Banten meminta pemerintah membuka hasil kajian dan dasar rencana pemindahan Badak Jawa kepada publik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui pertimbangan ilmiah, tingkat risiko, serta jaminan keselamatan yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

 

DPD PKN Banten berpandangan bahwa sampai alasan, risiko, dan jaminan keselamatan disampaikan secara jelas serta dapat diuji secara terbuka, rencana pemindahan tersebut harus ditunda.

 

Pernyataan sikap ini sekaligus menjadi bentuk dorongan agar perlindungan Badak Jawa tetap menjadi perhatian bersama. Kelestarian satwa langka dan keberlangsungan ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon merupakan tanggung jawab yang membutuhkan keseriusan pemerintah, keterlibatan para ahli, serta dukungan masyarakat.

 

Ifranius Algadri, S.H., M.H., C.Med.

Ketua DPD Perisai Kebenaran Nasional (PKN) Banten

 

Perisai Kebenaran Nasional (PKN) Banten – Mengawal Kebenaran, Menjaga Kepentingan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan.

 

 

(AM-212)