Mandailing Natal [bhayangkaranews24.id] -berita heboh di berbagai media memaparkan tentang adanya dugaan kecurangan pelaksanaan pekerjaan proyek Revitalisasi bencana alam TA 2026 di Dinas Pendidikan kabupaten Mandailing Natal (Madina)
Pelaksanaan pekerjaan itu seharusnya bersikap swakelola namun muncul vendor berkedok swakelola dan ada dugaan bagi bagi fee 10% hingga 5% penyebab terjadinya pengurangan anggaran pelaksanaan pekerjaan fisik dan mengakibatkan kerugian negara miliaran rupiah,
M. Sobirin Sitompul.S.Sos Ketua DPC LSM GEMPUR (Gerakan Pemantau Kenerja Aparatur Negara) Kab Madina, mengatakan, akan melaporkan kasus ini kepihak Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, laporan itu menurut nya sudah mencukupi unsur alat bukti pemula seperti adanya Dokumentasi Pekerjaan beberapa unit sekolah, 4 rekaman pengakuan dari masing-masing Kepala Sekolah dan ada 2 surat pernyataan tertulis dari Kepala sekolah bermaterai 10.000.
Sobirin menjelaskan, bukti rekaman dan surat pernyataan ini sifatnya Privasi tidak dapat di ungkap kan di media, bukti ini hanya diserahkan saat sidang di pengadilan untuk menjaga nama baik masing masing sumber yang telah memberikan keterangan,
Proyek pekerjaan Revitalisasi Bantuan Penanggulangan Bencana Alam direalisasikan sebanyak 10 SD dan 8 SMP serta 13 TK/PAUD dan anggarannya bervariasi,
Program ini adalah Program Presiden RI dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di berbagai daerah bila proyek ini di otak-atik oleh oknum oknum yang tidak bertanggungjawab untuk meraih keuntungan pribadi alangkah naifnya negeri kita ini,
Saya berharap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memanggilnya dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid Sarpras Dinas Pendidikan Mandailing Natal, ucap Sobirin,
Sobirin menambahkan, banyak kasus Kasus yang lalu terjadi di Dinas Pendidikan kabupaten Madina tidak juga membuat epek jera contohnya, tahun 2023 Kejaksaan telah menyeret sdr Andrianstah Siregar menjadi tersangka mendekap dipenjara, kasus lama Mantan Kabid Dikdas Madina terkait Kasus dana BOS Afirmasi kinerja TA 2019 dan Proyek rehabilitasi sekolah sumber dana DAK TA 2020 dan 2021, ini sudah ada contohnya.
Kemudian tahun 2023 tersangka Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Mandailing Natal, Dollar Hafriyanto Siregar, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara terkait kasus dugaan korupsi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 juga sudah mendekap di penjara, herannya tidak juga membuat jera bagi penjabat sekarang,
APH sudah menunjukkan keseriusan dalam penegakkan hukum, namun kenapa penjabat sekarang tidak ada takut nya,
Belajar lah kita dari pepatah lama, sepandai pandai nya tupai meloncat pasti suatu saat akan terjatuh juga, kita saksikan aja kedepannya, ucap Sobirin
Hingga berita ini di tayangkan Awak media belum mendapatkan tanggapan dari sdr Denny Harianto Kabid Sarpras Madina di hubungi via handphone selular beliau tidak berkenan memberikan tanggapan.
Penulis
(Rajasobu)
