Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utama duduk di tangga menyahuti aspirasi para guru guru Honorer yang melaksanakan aksi di demo di depan kantor Bupati Rabu 27.12.2023
Mandailing Natal [bhayangkaraNews24.id] -ratusan pengunjuk rasa gelar Aksi demo di 3 titik Kantor Bupati, Sekretariat DPRD Madina Dan rumah Dinas Bupati Madina Rabu, 27/12/2023, selama 30 menit aksi demo berlangsung tidak ada satupun penjabat yang berkenan menemui para pendemontrasi, akhirnya sempat terjadi Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan petugas Satpol PP di depan pintu masuk kantor Bupati,
Ratusan Massa berorasi di depan rumah dinas Bupati Mandailing Natal sehingga mengakibatkan kemacetan total Jalinsum Rabu. 27.12.2023
Setelah aksi dorong mendorong, akhirnya Wakil Bupati Atika Azmi Utammi bersedia menemui para pengunjuk rasa sembari menawarkan perwakilan pengunjuk rasa berdialog dengan Pemerintah Daerah di aula kantor Bupati, namun tawaran tersebut di tolak dan akhirnya dialog dilakukan sambil duduk beralaskan lantai di depan pintu masuk gedung kantor Bupati Madina.
Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi saat menerima aspirasi para guru PPPK (P3K) Madina, pada kesempatan itu salah seorang Guru honorer yang tidak lulus ujian P3K Syarifuddin didepan Wabut ianya menuturkan, bahwa ia telah mengabdi sebagai honorer sudah selama 17 tahun, dan sudah banyak melahirkan putra-putri terbaik di Madina namun saat mengikuti seleksi PPPK di Madina nilai SKTT yang diikutinya rendah dapat dikalahkan oleh tenaga honorer yang baru mengabdi hanya 3 bulan masa kerjanya,, saat pengumuman seleksi justeru honorer yang baru masa kerjanya 3 bulan lulus dengan nilai rata-rata tertinggi, ini mengherankan, tuturnya
Syarifuddin menilai ini tidak adil bukan saya saja yang terzholimi, banyak juga teman temannya yang mengalami hal yang sama dan terkesan sudah ada pengondisian nilai peserta, kami meminta agar Pemda Madina membatalkan hasil seleksi PPPK Madina terkesan berbau KKN,
Sementara itu, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi didepan para pengunjuk rasa menanggapi aspirasi mereka, Atika mengatakan Pemda Madina sudah berencana mencari solusi bagi peserta yang kalah ujian P3K dan membacakan surat permohonan tersebut didepan pengunjuk rasa, inti surat yang dibacakan itu bermohon kepada Menpan RB untuk mengangkat non ASN di Pemkab Madina yang masa kerjanya sudah lama mengabdi sebagai honorer untuk diangkat menjadi Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) tanpa tes tahun 2024.
” saya sudah nekat membacakan surat Bupati ke Menpan RB terkait permohonan pengangkatan ini meski belum ditanda tangani Bupati,” ucap Atika.
Terkait pengajuan pembatalan, Atika jelas mengatakan bahwa perlu kajian karena jelas pengumuman seleksi PPPK Madina dikeluarkan oleh Pemerintahan Pusat yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menanggapi pernyataan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi, Kordinator aksi Andi Nova mengaku tetap dalam tuntutan agar SKTT dibatalkan dan pengumumam hasil rekrutmen PPPK juga dibatalkan dianggap banyak unsur KKN nya
Merasa belum puas menerima jawaban dari wakil Bupati para pendemo memyeruduk rumah Dinas Bupati sehingga terjadi dorong mendorong pintu gerbang rumah Dinas Bupati dengan Satpol-PP sehingga menciptakan kemacetan panjang melumpuhkan jalan raya lintas Sumatera, beruntung Polisi yang melakukan pengawalan aksi demo berhasil meredam emosi para guru guru honorer yang berunjuk rasa dan jalan nasional yang sempat di tutup kembali lancar
Setelah beberapa saat, akhirnya Bupati Madina H.M.Ja’far Sukhairi Nasution bersedia menemui para guru honorer yang berunjuk rasa,
Bupati mengatakan permohonan pembatalan yang di ajukan oleh pengunjuk rasa harus punya pertimbangan, Bupati hanya bisa memperjuangkan para guru honorer yang belum kesampaian lulus pada proses seleksi PPPK di Madina.
Dengan tegas Bupati kepada pengunjuk rasa mengatakan, ada dua lembaga yang akan memperjuangkan kepentingan kalian yakni Pemkab Madina dan DPRD Madina, yang berhak membatalkan pengumuman hasil seleksi PPPK di Madina bukanlah Bupati, melainkan Pemerintah pusat.
Sukhairi berharap agar guru guru jangan terpropokasi karena tahun ini merupakan tahun politik. Ia mengaku telah menandatangani surat permohonan ke Menpan-RB agar guru guru honor yang masa kerjanya lama akan diangkat tanpa tes.
Ia menawarkan agar pengunjuk rasa dari kalangan guru honorer menerima solusi yang sudah di tawarkan Pemkab Madina agar para guru tidak ditumpangi oleh kepentingan kelompok.
Bupati meminta ada perwakilan dari guru-guru honorer mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan digelar besok (kamis,28/12/2023) oleh Kepala BKSDM, Kadis Pendidikan, dan Asisten, tegas Bupati
Usai mendapat penjelasan, massa akhirnya membubarkan diri dan berjanji besok akan menghadiri RDP DPRD secara bersama sama, sebut kordinator aksi
(Rajasobu)
