Karimun,Bhayangkaranews24.id-Sebagai langkah dalam mengantisipasi berbagai bencana alam di Kabupaten Karimun, Sat Samapta Polres Karimun menggelar simulasi tanggap darurat, bertempat di Kantor PLTU Tanjung Balai Karimun, sekira pukul 09.00 sampai dengan selesai, Kamis (21/5/2026).
Adapun simulasi yang digelar, sperti darurat kebakaran, angin puting beliung, black out akibat bencana alam, penanganan huru-hara, dan tumpahan limbah B3 di PLTU Sebatak Karimun.
Kegiatan tersebut di gelar sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi keadaan darurat yang dapat terjadi di lingkungan kerja, baik akibat bencana alam maupun situasi gangguan keamanan dan keselamatan. Simulasi juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, respons cepat, kemampuan personel serta sinergitas antar instansi terkait dalam penanganan kondisi darurat.
Kegiatan dihadiri oleh, AKP Binsar Samosir, SH., MH selaku Kasat Samapta Polres Karimun, AKP Andri Yusri, SH selaku Kabag Ops, Manager PLTU Tanjung Sebatak Karimun,
Basarnas, BPBD Karimun, RSBT Karimun
dan seluruh karyawan PLTU Karimun.
Adapun dalam skenario penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Huru Hara), disimulasikan adanya kegiatan unjuk rasa (UNRAS) yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tidak menerima rencana terjadinya pemadaman listrik yang dilaksanakan oleh pihak PLTU Sebatak Karimun. Menyikapi situasi tersebut,
Polres Karimun menurunkan 1 pleton Dalmas Inti dari SAT SAMAPTA POLRES KARIMUN beserta kelengkapan sarana dan prasarana pengendalian massa untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di lokasi.
Personel Sat Samapta Polres Karimun melaksanakan langkah-langkah pengamanan berupa pengaturan posisi personel, pengamanan objek vital, penyampaian imbauan secara humanis, negosiasi dengan perwakilan massa, pengendalian situasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), serta memastikan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung dengan aman, tertib dan tidak mengganggu operasional maupun.
Simulasi tersebut juga bertujuan untuk menguji kesiapan personel, kemampuan taktis di lapangan, pola koordinasi antar instansi serta kemampuan respons cepat dalam menghadapi potensi gangguan keamanan yang dapat terjadi pada objek vital nasional.
HR/MJD
