Tangerang — Bhayangkaranews24.id, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menyampaikan pernyataan terbuka kepada Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftahul Akhyar, terkait beredarnya isu pemecatan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Dalam pernyataan tersebut, Ketua MWCNU Kemiri menegaskan perlunya penjelasan yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada struktur NU di tingkat bawah mengenai dasar dan alasan pemakzulan Ketua Umum PBNU. Ia menilai, hingga kini belum ada klarifikasi resmi yang memadai dari pimpinan PBNU, sementara isu tersebut telah menimbulkan kegelisahan di kalangan warga nahdliyin.
“Sebagai pengurus di tingkat kecamatan, kami memohon penjelasan yang terang dan objektif. Jika benar ada pemecatan Ketua Umum PBNU, maka dasar dan alasannya harus disampaikan secara terbuka kepada jam’iyah,” ujarnya dalam pernyataan tersebut.
MWCNU Kemiri juga menyoroti sejumlah tudingan yang beredar di ruang publik, termasuk isu ideologis dan dugaan persoalan keuangan. Menurutnya, setiap tuduhan harus dibuktikan secara konkret dan tidak boleh hanya menjadi opini yang berpotensi memecah belah organisasi.
“Apabila dikaitkan dengan tuduhan tertentu, kami meminta bukti yang sahih. Jika menyangkut keuangan, maka harus ada catatan dan laporan resmi yang dapat dijelaskan oleh Rais Aam PBNU. Jika tidak berkaitan dengan keduanya, maka perlu dijelaskan dasar apa yang digunakan untuk memakzulkan Ketua Umum PBNU,” tegasnya.
Pernyataan terbuka ini juga memuat harapan agar Rais Aam PBNU segera memberikan klarifikasi resmi demi menjaga ketenangan organisasi dan kepercayaan warga NU, khususnya di tingkat MWCNU dan ranting.
Ketua MWCNU Kemiri mengingatkan bahwa apabila kejelasan tidak segera diberikan, pertanyaan serupa berpotensi disuarakan secara luas oleh MWCNU dan ranting-ranting NU di berbagai daerah di Indonesia.
“Kami menyampaikan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kecintaan terhadap NU. Kejelasan dan tabayyun sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kegaduhan berkepanjangan di tubuh jam’iyah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Rais Aam PBNU belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan terbuka tersebut. Media ini akan terus berupaya meminta klarifikasi dari pihak terkait demi keberimbangan informasi dan kepentingan publik warga Nahdlatul Ulama.
Red.
