PASURUAN – Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan digeruduk massa yang tergabung dalam Aliansi POROS Tengah Pasuruan Raya pada Senin (22/6/2026). Aksi unjuk rasa ini digelar guna mengkritisi carut-marut sistem penerimaan siswa baru serta menuntut transparansi birokrasi pendidikan setempat.
Dalam orasinya, massa menilai mekanisme penerimaan murid baru saat ini masih membingungkan masyarakat. Selain itu, mereka mendesak dibukanya keterbukaan informasi terkait tata kelola sekolah, termasuk laporan penggunaan anggaran pendidikan yang dinilai masih tertutup.
Kerancuan sistem zonasi menjadi salah satu poin krusial yang digugat para demonstran. Pasalnya, masyarakat di lapangan menemukan adanya standar nilai akademik yang ikut dimasukkan dalam seleksi berbasis jarak tersebut.
“Kami butuh kejelasan regulasi yang pasti. Publik bingung karena katanya memakai sistem zonasi (jarak), tetapi di lapangan ternyata masih ada patokan nilai tertentu. Mekanisme ini harus diperjelas agar tidak ada yang ditutup-tutupi,” ungkap salah satu perwakilan orator di depan massa aksi.
Tak hanya persoalan masuk sekolah, Aliansi POROS Tengah juga membidik pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mereka meminta pihak sekolah dan dinas terkait untuk blak-blakan mengenai penyerapan anggaran tersebut demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.
Di sisi lain, massa juga mendesak DPR RI untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kucuran dana pendidikan dari APBN agar tepat sasaran dan bersih dari praktik penyelewengan.
Sayangnya, niat massa untuk berdialog secara langsung bertepuk sebelah tangan. Hingga aksi berakhir, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Pasuruan sama sekali tidak keluar menemui para demonstran.
Kekecewaan ini memicu ancaman gelombang protes yang lebih masif. “Hari ini Kepala Cabdin tidak sudi menemui kami. Jika aspirasi ini terus diabaikan, kami pastikan akan kembali datang dengan jumlah massa yang jauh lebih besar,” ancam perwakilan aksi sebelum membubarkan diri.
Melalui aksi damai ini, Aliansi POROS Tengah Pasuruan Raya berharap pemerintah daerah maupun pusat segera turun tangan demi menciptakan ekosistem pendidikan di Pasuruan yang adil, transparan, dan bersih. (Hery-BN24)
