Sukabumi Jawabarat Bhayangkaranews24.id- Kekhawatiran dan kritik terhadap KPUD (Komisi Pemilihan Umum daerah) kabupaten9 Sukabumi semakin memuncak dan berkembang di masyarakat tanggung jawab tampaknya menjadi barang langka di Republik ini, terutama dalam konteks pemilihan umun sejumlah media yang tergabung di tim Jorelat dalam audennya mempertanyakan beberapa persoalan yang berkembang di masarakat berkaitan dengan kinerja,anggaran dan tranparasi serta perekrutan KPPS.Rabu 29/05/2024.
Sekertaris yayasan jurnalis dengan langkah terukur mengataka seharusnya Para komisioner KPUD yang sebelumnya dianggap sebagai pengawal demokrasi, sekarang terlihat bungkam dengan berbagai kekurangan dan dugaan kecurangan yang merusak citra dan marwah KPUD dalam auden tersebut Jorelat mempertanyakan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), kami sangat menyayangakn sekelas kasubag ternyata tidak memahami apa yang menjadi Tupoksi dan tanggung jawab,pertanyaan yang dilontarkan peserta audensi tidak bisa dijabawab oleh Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik KPUD Kabupaten Sukabumi,”katanya
“Dalam kesempatan ini juga , Arif mempertanyakan mekanisme rekrutmen KPPS yang lagi menjadi perbincangan di masyaraka juga mengenai juklak dan juknis peruntukan anggaran penyelenggara Pemilu bagi KPPS,Dia pun mengaku sangat kecewa dengan rekrutmen KPPS dinilainya sarat dengan nepotisme”menutnya dari pertanyaan yang tim jorelat sampaikan jawabannya tidak berdasarkan hukum, seharusnya lembaga penyelenggara Pemilu diisi oleh orang yang kredible dan memiliki integritas.
“Pada prinsipnya sebuah keberhasilan penyelenggara Pemilu, indikatornya adalah SDM yang mumpuni. Mana bisa orang bekerja dengan baik dengan dedikasi yang tinggi kalau ditanya dasar hukum juklak dan juknis untuk penggunaan anggaran saja tidak tahu,jawaban dari bidang anggaran tidak menyebutkan satupun dasar hukum mengenai juklak dan juknis penggunan anggaran seharusnya lembaga penyelenggara Pemilu harus representatif dan profesional,”tandas Arif
Sementara ketua jorelat mempertanyakan kinerja KPUD
bagaimana membangun ekosistem pemilu yang sehat mengedukasi masyarakat dan seluruh pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung untuk menghadirkan proses pemilu yang sehat sesuai dengan asas-asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip-prinsip Demokrasi dengan menghadirkan Pemilu yang sehat sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang baik kalau lembaga penyelenggara Pemilu diisi oleh orang yang tidak kredible dan tidak memiliki integritas. ,”tutup Wahyu Ramdani
Kabiro:Doels
Wartawan: A Ridwan
